Politik
WNA Rampas Usaha Lahan Warga Lokal, RKB Bali: Kami Tidak Terima*
Minggu, 30 Juni 2024
WNA Rampas Usaha Lahan Warga Lokal, RKB Bali: Kami Tidak Terima*
*WNA Rampas Usaha Lahan Warga Lokal, RKB Bali: Kami Tidak Terima*
Denpasar, 9 Juni 2024 – Dewan Pimpinah Wilayah Rumah Keluarga Besar (RKB) Bali, mendesak pemerintah dan pihak terkait, memberikan perhatian khusus terkait maraknya Wagra Negara Asing (WNA) yang merampas usaha yang selama ini menjadi lahan warga lokal Bali.
“Kami tidak terima dan mendesak pemerintah menertibkan kelompok turis dari negara tertentu yang merampas lahan usaha masyarakat local,” ujar Ketua DPW RKB Bali, Ruddy Soehendar, saat dihubungi, Minggu.
Ruddy mengatakan aksi segelintir wisatawan asing tersebut telah meresahkan masyarakat lokal karena mereka membuka usaha ilegal. Salah satu yang paling mencolok, kata Ruddy, ada lokasi yang disebut sebagai Kampung Moscow atau Kampung Rusia, di wilayah Kuta Utara, Canggu, yang banyak dihuni WNA Rusia. Diketahui, komunitas mereka di Bali cukup besar hingga membuka berbagai usaha serta bekerja dengan visa turis.
“Mereka polanya saling support, cuma mau belanja dan memakai jasa rekan senegara mereka. Pekerjaan mereka beragam mulai menjadi guru tari, guru yoga, buka resto, salon, tatoo, spa, hingga usaha sewa motor. Semua ini adalah bisnis yang selama ini banyak dilakukan warga Bali. Ini yang kita tidak terima, Ini, kan sudah mengarah ke arah pelanggaran izin usaha, pelanggaran izin tinggal, ” ujar Ruddy.
Sebagai bentuk keprihatinan dan kepedulian terhadap nasib masyarakat lokal yang usahanya diserobot turis asing, Ruddy mengaku, bersama jajaran pengurus DPW RKB Bali, sudah menemui tokoh-tokoh di Bali dari berbagai kalangan untuk meminta perhatian khusus terkait hal ini.
“Harapannya, agar para tokoh masyarakat dan elemen Masyarakat di Bali bisa mendorong pemerintah dan pihak terkait agar masalah ini menjadi prioritas dan para WNA itu ditertibkan,” tutup Ruddy.
Demikian rilis DPW RKB Bali
Penulis : Tim Klungkungnews
Polling Dimulai per 1 Maret 2024
Polling Dimulai per 1 Maret 2024