Penjabat Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)di ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta, pada Rabu (10/7). Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2024. 

Rapat Kerja Nasional XVI Apkasi Tahun 2024 dengan tema "Sinergisitas Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Menuju Indonesia Maju"
 dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo dan dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, serta para bupati se-Indonesia. Hadir juga mendampingi Pj. Bupati Nyoman Jendrika, Sekretaris Daerah Anak Agung Gde Lesmana, Kepala Bappeda Ketut Arie Gunawan, Kadis Pertanian IB. Juanida dan Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan dan Kesejahteraan Komang Widyasa Putra.

Rakernas Apkasi dan Apkasi Otonomi Expo adalah agenda tahunan yang digelar Apkasi guna membahas isu-isu dan rencana strategis dalam pembangunan daerah, khususnya kabupaten. Dimana Apkasi ini beranggotakan 416 kabupaten se-Indonesia.

“Apkasi Otonomi Expo ini menjadi ajang untuk memamerkan potensi daerah, seperti kerajinan, kesenian hingga budaya. Dengan acara ini diharapkan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan PAD demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Pj. Bupati Nyoman Jendrika didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung Ny. Wiryani Jendrika dan Asisten Bupati Luh Ketut Ari Citrawati, Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klungkung, I Made Sudiarta Jaya dan Kadis Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, I Wayan Ardiasa. 

Selain itu, Apkasi juga menjadi media untuk memperkenalkan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komoditi unggulan daerah, untuk memperluas target pemasaran.

Pameran ini berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Juli 2024, di Hall A dan B Jakarta Convention Center, dan akan diikuti oleh ratusan stan pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi, kementerian, lembaga, termasuk BUMN dan perusahaan swasta nasional.