Bali | Newsyess.com – Di tengah derasnya arus investasi dan modernisasi, Bali yang kaya akan budaya dan kearifan lokal menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan identitasnya. Made Arya Amitabha, seorang bankir sekaligus aktivis adat dan Direktur Utama BPR Kanti, menyuarakan gagasan visioner untuk memperkuat Desa Adat sebagai pondasi utama perekonomian dan pelestarian budaya di pulau ini.

"Dengan memperkuat Desa Adat, segala persoalan yang kita hadapi di Bali dapat diselesaikan," ujar Made Arya dengan keyakinan yang tulus. Baginya, Desa Adat merupakan jantung dari kekayaan budaya dan pariwisata Bali, yang tak terpisahkan dari identitas bangsa. Sejak tahun 2014, BPR Kanti telah aktif mendukung Desa Adat melalui berbagai inisiatif, termasuk penerbitan buku tentang Desa adat di Bali yang telah dicetak lebih dari 6.000 eksemplar dan didistribusikan hingga ke luar negeri. Keberhasilan BPR Kanti sebagai salah satu BPR terbesar kedua di Bali merupakan cerminan nyata kontribusi Desa Adat terhadap perekonomian lokal.

Made Arya menekankan bahwa pariwisata Bali, yang telah mendunia, sangat bergantung pada kekayaan adat dan budaya yang dimiliki oleh setiap jengkal tanah di pulau ini. "Bali ini kecil, tidak bisa diperluas, tidak bisa direklamasi sembarangan. Setiap jengkal tanah di Bali memiliki nilai spiritual dan ritual. Jika kita kehilangan lahan, kita kehilangan identitas," tegasnya. Menurutnya, penguatan Desa Adat secara ekonomi akan membuat masyarakat tidak mudah tergoda oleh tawaran investor yang hanya mengincar keuntungan sesaat, sehingga dampak jangka panjang terhadap komunitas dan warisan budaya dapat diminimalisir.

Dalam upaya konkret mendukung Desa Adat, BPR Kanti memberikan penghargaan berupa MDA Kanti Bali Kertanugaraho kepada Desa Adat yang mampu menyelesaikan persoalan internal secara mandiri. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para bendesa adat yang telah berperan aktif menjaga harmoni dan tradisi di komunitas mereka.

Tak hanya itu, Made Arya juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat adat. Ia mencatat bahwa salah satu penyebab utama alih fungsi lahan adalah kurangnya pemahaman akan nilai jangka panjang tanah, sehingga banyak warga terbuai tawaran investor tanpa mempertimbangkan dampak budaya dan sosialnya. Dalam pandangannya, lembaga keuangan seperti BPR Kanti harus memberikan akses permodalan yang memadai agar masyarakat adat dapat mengembangkan usaha berbasis kearifan lokal.

"Dengan strategi yang telah kita rancang dan terapkan, saya berharap konsep penguatan Desa Adat tidak hanya menjadi tanggung jawab BPR Kanti, tetapi juga diadopsi oleh berbagai institusi lain yang mengerti betapa pentingnya keberlanjutan adat dan budaya Bali. Semua yang menikmati hasil dari ekonomi Bali harus tahu diri dan berterima kasih kepada Desa Adat. Jika semua pihak memahami dan menghargai nilai tersebut, maka kita dapat memastikan Bali tetap lestari," pungkas Made Arya dengan penuh semangat.

Gagasan visioner ini tidak hanya menggugah hati, melainkan juga menginspirasi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama demi mewujudkan Bali yang aman, sejahtera, dan penuh identitas. Dengan memperkuat Desa Adat sebagai benteng ekonomi dan budaya, Bali diharapkan dapat menolak arus alih fungsi lahan yang merusak, sehingga warisan leluhur tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. (Tim Redaksi Newsyess.com)